Simposium Masyarakat Adat II : "Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum"

Menyambut 3 tahun terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU/IX/2012 yang hingga kini belum ada satupun hak masyarakat adat di Indonesia yang diakui pemerintah, pada tanggal 16-17 Mei 2016 digelar Simposium Masyarakat Adat II bertemakan "Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum" yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerjasama dengan Epistema Institute, Perkumpulan HuMa, UNDP, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Pusat Kajian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif dan Komnas HAM.

Tampil sebagai pembicara diantaranya Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Yudi Latif dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., M.Si. Dalam konferensi pers simposium turut hadir Sekjen AMAN, Abdon Nababan, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Noer Fauzi Rachman, Direktur Eksekutif Epistema Institute, Yance Arizona dan Andik Hardiyanto dari Perkumpulan HuMa.

Tamrin Amal Tomagola dalam orasi ilmiahnya menilai bahwa gerakan masyarakat adat merupakan sesuatu yang penting dan harus terus ditingkatkan. Apalagi ditengah situasi dimana perselingkuhan antara pemerintah dengan pengusaha telah mencederai cita-cita kehidupan berbangsa. Ditambahkan bahwa bahasa, pendidikan dan hukum merupakan arena yang harus terus dimasuki oleh masyarakat adat.

"Masyarakat adat merupakan elemen masyarakat yang tidak semestinya dilupakan begitu saja. Kalau kita berbicara kemajemukan bangsa kita, masyarakat adat dengan jumlah demikian besar merupakan elemen mayoritas dalam kemajemukan kita sesuai dengan sila ke-3 Pancasila", ungkap Yudi Latif dalam orasinya. Ia mengingatkan bahwa yang dahulu diperjuangkan para pahlawan dengan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945 ialah kemerdekaan bangsa. Namun ketika abad sudah berganti kita masih terbelenggu hak-haknya. Kita sebenarnya belum merdeka dan masih harus berjuang.

Ade Saptomo menambahkan bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU/IX/2012, para pelaku hukum baru dalam tahap mengetahui namun belum menghayati putusan tersebut. Padahal, semua hukum itu terkait dengan nilai yang ada di masyarakat, dalam hal ini termasuk masyarakat hukum adat. Selain orasi ilmiah, simposium hari pertama juga diisi dengan Diskusi Panel I dengan tema "Refleksi Gerakan Masyarakat Adat dan Advokasi Kebijakan Daerah" dan simposium hari kedua diisi dengan Diskusi Panel II dan III, masing-masing bertema "Analisis dan Advokasi Kebijakan Nasional" dan "Refleksi Konseptual Mengenai Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum". Masing-masing diskusi panel akan disarikan dan hasilnya ditindaklanjuti melalui audensi dengan Mahkamah Konstitusi.


Sumber: Humas FHUP

HUMAS UNIVERSITAS PANCASILA

Marketing UP